Maroko, JAKARTADIPLOMATS.com- Kerajaan Maroko terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (ham) PBB untuk tahun 2024, melalui pemungutan suara yang diadakan pada hari Rabu di Jenewa.
Dari 47 anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 30 orang mendukung pencalonan Maroko dibandingkan dengan Afrika Selatan yang hanya memperoleh 17 suara, kata Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Afrika, dan Ekspatriat Maroko dalam siaran persnya, dikutip Mapnews.
Terpilihnya Maroko, untuk pertama kalinya dalam sejarah, menjadi presiden badan bergengsi PBB ini, mengungkapkan pengakuan komunitas internasional atas visi jauh ke depan Yang Mulia Raja Mohammed VI, semoga Tuhan membantu-Nya, dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
Memang benar, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja, semoga Tuhan menolong-Nya, Maroko, pada kenyataannya, telah membuat pilihan yang tidak dapat diubah untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga hak asasi manusia.
Pilihan ini, yang tertuang dalam Konstitusi tahun 2011, menghasilkan momentum reformasi berkelanjutan yang bertujuan, khususnya, untuk mengkonsolidasikan demokrasi, kesetaraan gender, keadilan sosial dan teritorial, efektivitas hak asasi manusia, partisipasi inklusif dan pemberdayaan pemuda, demikian siaran persnya.
Terpilihnya Kerajaan ini, berkat kepatuhan sejumlah besar negara di seluruh wilayah di dunia, dan meskipun ada mobilisasi Aljazair dan Afrika Selatan untuk melawannya, juga menunjukkan kepercayaan dan kredibilitas yang diilhami oleh tindakan eksternal Maroko di bawah Royal Impetus in Afrika, di panggung internasional dan dalam sistem multilateral.
Kerajaan Maroko, yang memberikan kontribusi yang diakui dalam Dewan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam proses pembangunan dasar badan ini, sangat senang dengan kepercayaan yang diberikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia.
Hal ini dianggap sebagai sinyal kuat dari komunitas internasional atas pendekatan konstruktif dan kepemimpinannya yang menyatukan isu-isu utama termasuk dialog antaragama, toleransi dan perjuangan melawan kebencian rasial, hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak-hak migran dan dampak dari kekerasan terhadap manusia, teknologi baru. (PR)
Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Arab Saudi akan tetap setia pada garis yang telah ditetapkan selama tiga mandatnya di Dewan Hak Asasi Manusia, dengan selalu mengutamakan dialog dan konsensus.
Oleh karena itu, mereka bermaksud untuk melanjutkan secara aktif, bersama para anggota Dewan dan semua kelompok regional, untuk memperkuat dan mempromosikan badan penting sistem hak asasi manusia PBB ini, demikian kesimpulan siaran pers tersebut.
0 Komentar