Oleh: Saiful Huda Ems.
Assalamualaikum KPK, apa kabar?...
Rasanya
sudah lama saya tak mendengar lagi suaramu setelah media sosial terus
menerus dibanjiri berita soal Blok Medan yang menyeret nama Kahiyang dan
Bobby Nasution, serta soal dugaan gratifikasi yang diterima oleh
Kaesang dan istrinya.
Katamu
tidak tahu dimana keberadaan Kaesang Pangarep sekarang, makanya
orang-orang berbaik hati membantu KPK mencari Kaesang Pangarep dengan
menyebarkan pamflet-pamflet di jalanan untuk mencari Kaesang yang hilang
bersama ciri-cirinya.
Alasan
KPK tidak memanggil kaesang karena bukan PNS dan bukan pejabat negara
sesungguhnya sangat tidak masuk di akal, karena jika itu alasannya,
kenapa Hasto Kristiyanto yang bukan PNS dan bukan pula pejabat negara
bisa-bisanya dipanggil oleh KPK beberapa kali?
Terhadap
kasus korupsi kereta api, hanya karena no handphone Hasto Kristiyanto
dikirim ke seseorang yang dikemudian hari menjadi tersangka, lalu kenapa
Hasto Kristiyanto yang malah dipanggil KPK? Ini tidak logis, selain
kontradiktif dengan alasan KPK yang tak mau memanggil Kaesang karena
dikatakannya bukan PNS, juga sangat berbahaya bagi penegakan hukum yang
dilakukan oleh KPK yang terkesan tebang pilih.
Tebang
pilihnya KPK ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum,
sehingga kini publik bertanya, "lho Hasto Kristiyanto kan bukan PNS?".
Dia juga bukan pejabat negara, bahkan jabatan menteri pun ditolak. Jadi
calon Anggota DPR RI Hasto Kristiyantopun juga tidak mau mencalonkan
diri, karena dia lebih memilih melakukan pelembagaan Partai termasuk
mendorong sikap anti korupsi di internal Partai dengan proses
demokratisasi yang dijalankan.
Di
tangannya Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan menjadi Partai modern dengan
sekolah partai, dan begitu banyak kantor partai yang dibangun menjadi
harta abadi partai, hingga mendapat dua sertifikasi ISO. Lalu kenapa
Hasto Kristiyanto dikriminalisasi sedangkan Kaesang, Bobby dan pengaduan
Ubedilah dosen UNJ terhadap Gibran terkesan didiamkan? Apakah karena
ada cawe-cawe Mulyono? Pertanyaan itu yang seharusnya dijawab oleh KPK.
Baiklah
kalau "keluarga Mulyono" sampai saat ini masih belum ditemukan
keberadaannya. Tidak apa-apa meskipun dugaan gratifikasi untuk penyewaan
pesawat jet pribadi itu sangat fantastis sekali, konon sampai 8,5
Miliar Rupiah atau 350 juta rupiah perjamnya, hanya untuk sebuah
perjalanan aduhai sepasang anak presiden, disaat masih ada jutaan rakyat
yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.
Namun
untuk soal mafia tambang yang diduga melibatkan Kahiyang dan Bobby
dengan kode Blok Medan itu, apa ya harus terus didiamkan? Kenapa KPK
masih tidak mau memanggil mereka berdua untuk dimintakan penjelasan atau
pertanggung jawaban?.
Ah
KPK, jangan terus menerus melukai rasa keadilan rakyatlah, kami kan
butuh kepastian hukum?. Ratusan miliar bahkan ratusan triliun bisnis
tambang itu harus dikelola dengan baik dan transparan, jika ada
kejahatan atau manipulasi perizinan disana, KPK harus pro aktif
memprosesnya ke ranah hukum.
KPK
itu kebanggaan rakyat, sandaran harapan bagi penegakan hukum yang
menyangkut soal korupsi, jika KPK hanya menjadi instrumen hukum untuk
kepentingan politik penguasa, yang ditujukan hanya untuk membidik dan
menjerat hukum lawan-lawan politik penguasa, serta mengabaikan segala
prilaku korup keluarga penguasa (Mulyono), maka itu sama halnya KPK
telah menciderai rasa keadilan rakyat.
Mohon
kiranya KPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya dalam
kurun waktu hampir setahun belakangan ini, sebab jika tidak demikian
saya khawatir nantinya rakyat berbondong-bondong turun ke jalan lagi,
untuk menyatakan protes terhadap kinerja KPK yang sudah mulai loyo dan
hanya bergairah untuk menjaga kepentingan politik penguasa (Mulyono)
belaka.
Terlebih lagi
ketika nantinya penguasa melalui kekuatan politik besarnya di Lembaga
Legislatif (DPR) semakin bringas melucuti kewenangan-kewenangan stategis
KPK, seperti yang akan dilakukannya pada MK, maka KPK hanya akan
tinggal namanya saja, yang tak lagi bergigi dan tak lagi dihormati serta
tak lagi berwibawa.
Ayo
renungkan semua ini KPK, karena kami sangat mencintaimu dan berharap
banyak padamu. Abaikan kemarahan penguasa dan dengarlah jeritan nurani
keadilan rakyat sang pemilik sah kedaulatan negara !...(SHE).
5 September 2024.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik.
0 Komentar